Komplain Hasil Pembangunan, DPRD Pertanyakan Kinerja Tim Pengawas DPUTR Kota Metro

DL/29012019/Kota Metro.

---- Hasil buruk kwalitas pembangunan jalan lingkungan, menggerakkan Basuki, Ketua Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, mempertanyakan kinerja Tim Pengawas di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) setempat.

Basuki, menyesalkan hasil pembangunan jalan lingkungan di Kota Metro yang banyak menuai keluhan masyarakat karena terkesan asal jadi dan cepat rusak. Hal ini karena minimnya pengawasan dari pihak DPUTR. 

Pembangunan jalan lingkungan itu dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang transportasi sebagai penunjang peningkatan perekonomian masyarakat, mestinya, kualitas jalan harus baik.  

"Hasil Pembangunan jalan di Kota Metro sangat buruk. Banyak menuai keluhan masyarakat karena kualitasnya jelek sekali, ini terjadi karena pada saat pengerjaan tidak dilakukan pengawasan," jelas basuki, Selasa 29 Januari 2019.

Dikatakan Basuki, Tim pengawas di DPUTR Kota Metro, adalah tenaga ahli yang menguasai ilmu dan pengetahuan di bidangnya. Untuk itu, tim ahli dalam mekanisme pembangunan jalan lingkungan agar sesuai standar spesifikasi musti melakukan tupoksinya. Jika hasil pembangunan jauh dari maksimal, wajib dipertanyakan kinerja Tim Ahli.

 “ Katanya DPUTR memiliki tim ahli, tapi kok hasil pengerjaannya jauh dari maksimal. Lalu apa kerjanya tim pengawas ini, kok bisa hasil pembangunan jalan lingkungan banyak menuai keluhan warga," katanya. 

Lebih lanjut Basuki menjelaskan,banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung pada 2017 lalu di DPUTR terkait pembangunan jalan lingkungan yang tidak sesuai speksifikasi.

Seharusnya menjadi cermin bagi DPUTR untuk memaksimalkan kinerja pada program pembangunan yang di usung Wali Kota Metro. 

"Seharusnya temuan BPK tahun lalu menjadi pelajaran DPUTR dalam memaksimalkan kinerja nya, tapi ternyata tidak. Malah keluhan masyarakat soal jalan rusak semakin banyak," jelasnya.

Untuk itu,Ia menyarankan DPUTR Kota Metro untuk mengganti sistem kerja agar hasil Pembangunan yang dilakukan sesuai keinginan dan harapan masyarakat. 

"Tim pengawas DPUTR harus benar-benar bekerja. Jika hasil Pembangunan tidak sesuai spek, ya jangan diterima. Jangan sampai dua kali terjatuh di lubang yang sama pada temuan BPK," tandasnya. (Igun)